Bahasa Melayu diketahui sebagai
akar dari lingua franca Indonesia.
Sutan Takdir Alisjahbana, dalam
bukunya Sedjarah Bahasa
Indonesia, mengutarakan bahasa
Melayu memiliki kekuatan untuk merangkul kepentingan bersama
sehingga untuk dipakai di
Nusantara.
Menurut Alisjahbana,
persebarannya juga luas karena
bahasa Melayu dihidupi oleh para
pelaut pengembara dan
saudagar yang merantau ke
mana-mana. "Bahasa itu adalah bahasa perhubungan yang
berabad-abad tumbuh di
kalangan penduduk Asia Selatan,"
tulisnya. Faktor lain, bahasa
Melayu adalah bahasa yang
mudah dipelajari.
Pada era pemeritahan Belanda di
Hindia, bahasa Melayu digunakan
sebagai bahasa resmi kedua
dalam korespondensi dengan
orang lokal . Persaingan antara
bahasa Melayu dan bahasa Belanda pun semakin ketat.
Gubernur Jenderal Roshussen
mengusulkan bahasa melayu
dijadikan sebagai bahasa
pengantar di sekolah-sekolah
rakyat.
Meski demikian, ada pihak-pihak
yang gigih menolak bahasa
Melayu di Indonesia. Van der
Chijs, seorang berkebangsaan
Belanda, menyarankan supaya
sekolah memfasilitasi ajaran bahasa Belanda. JH Abendanon
yang saat itu Direktur
Departemen Pengajaran, berhasil
memasukkan bahasa Belanda ke
dalam mata pelajaran wajib di
sekolah rakyat dan sekolah pendidikan guru pada 1900.
Akhirnya persaingan bahasa ini
nampak dimenangkan oleh
bahasa Melayu. Bagaimanapun
bahasa Belanda ternyata hanya
dapat dikuasai oleh segelintir
orang. Kemudian di Kongres Pemuda I tahun 1926, bahasa
Melayu menjadi wacana untuk
dikembangakan sebagai bahasa
dan sastra Indonesia.
Pada Kongres Pemuda II 1928,
diikrarkan bahasa persatuan
Indonesia dalam Sumpah Pemuda.
James Sneddon, penulis The
Indonesia Language: Its History
and Role in Modern Society terbitan UNSW Press, Australia
mencatat pula kalau butir-butir
Sumpah Pemuda tersebut
merupakan bahasa Melayu Tinggi.
Sneddon menganalisis dari
penggunakan kata 'kami', 'putera', 'puteri', serta prefiks
atau awalan men-.
20 Oktober 1942, didirikan Komisi
Bahasa Indonesia yang bertugas
menyusun tata bahasa normatif,
menentukan kata-kata umum
dan istilah modern. Pada 1966,
selepas perpindahan kekuasaan ke tangan pemerintah Orde
Baru, terbentuk Lembaga Bahasa
dan Budaya di bawah naungan
Departemen Pendidikan
Kebudayaan. Lembaga ini
berganti nama menjadi Lembaga Bahasa Nasional pada 1969, dan
sekarang berkembang dengan
nama yang dikenal, Pusat
Bahasa.
Tanggung jawab kerja Pusat
Bahasa antara lain meningkatkan
mutu bahasa, sarana, serta
kepedulian masyarakat terhadap
bahasa.
Sumber: http://
nationalgeographic.co.id/lihat/berita/1329/asalusul-bahasa-indonesia
0 komentar :
Posting Komentar